Tujuan dan Output

Tujuan dan Output

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Keluaran yang diharapkan :

1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat
5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
6. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan
7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Prinsip Dasar

Prinsip Dasar

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

• Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata
• Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar
• Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
• Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin
• Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill
• Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
• Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat
• Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
• Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
• Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

Visi dan Misi

Visi dan Misi

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.


Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Meriahnya Rebana

13 Group Meriahkan Lomba Rebana

Sebanyak 13 group ikut memeriahkan lomba rebana dalam rangka HUT RI ke-67 dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ke-181 di Pendopo Dipayuda Adigraha Banjarnegara, (16/7). Lomba rebana  juga diadakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan tahun 1433 H. Alunan rampak rebana pun berkumandang, melagukan kidung-kidung Islami yang menyejukkan hati sejak pagi hingga sore hari. Kordinator lomba rebana, Joi Setiawan, dalam laporannya mengatakan, lomba tersebut memang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI dan hari jadi Banjarnegara serta dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. “Lomba rampak bedug ini diharapkan menjadi wahana ekspresi musik Islami bagi grup-grup rebana di seluruh Banjarnegara yang dapat mempertebal keimanan kita semua,” kata Joi, “karena kegiatan ini merupakan syiar agama melalu media seni,” jadi kedepan masyarakat diharapkan  ikut berpatisasipasi dalam lomba ini sehingga kegiatan serupa akan lebih meriah diwaktu mendatang,” harapnya. Juara Dalam lomba tersebut tampil sebagai Juara I adalah group Subul Assalam (Wanadadi), Juara II grup Al Kautsar (Mandiraja), dan Juara III grup Husna Arrobani (Susukan). Joi Setiawan menambahkan, panitia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan lomba yang meriah. Dari sound system, juri, dan semua perlengkapan. Tiga belas grup yang tampil pun merupakan yang terbaik di wilayah kecamatan masing-masing, karena mereka merupakan juara lomba serupa di tingkat kecamatan. “Jurinya meskipun dari lokal Banjarnegara, namun kapasitas mereka tingkat provinsi, jadi kami jamin profesional, cermat dan adil,” katanya seraya menunjuk ketiga juri masing-masing : Heru (guru musik),  Joko (pemusik) dan R. Sarutomo. (mjp).

Add caption

ASAL MULA KABUPATEN BANJARNEGARA

---

Riwayat berdirinya Kabupaten Banjarnegara disebutkan bahwa seorang tokoh masyarakat yang bernama Kyai Maliu sangat tertarik akan keindahan alam di sekitar Kali Merawu selatan jembatan Clangkap. Keindahan tersebut antara lain karena tanahnya berundak, berbanjar sepanjang kali. Sejak saat itu, Kyai Maliu kemudian mendirikan pondok/rumah sebagai tempat tinggal yang baru. Dari hari ke hari kian ramai dengan para pendatang yang kemudian mendirikan rumah disekitar tempat tersebut sehingga membentuk seatu perkampungan. Kemudian perkampungan yang baru dinamai “BANJAR” sesuai dengan daerahnya yang berupa sawah yang berpetak-petak. Atas dasar musyawarah penduduk desa baru tersebut Kyai Maliu diangkat menjadi Petinggi (Kepala desa), sehingga kemudian dikenal dengan nama “Kyai Ageng Maliu Pertinggi Banjar”. Keramian dan kemajuan desa Banjar di bawah kepemimpinan Kyai Ageng Maliu semakin pesat tatkala kedatangan Kanjeng Pangeran Giri Wasiat, Panembahan Giri Pit, dan Nyai Sekati yang sedang mengembara dalam rangka syiar agama Isalam. Ketiganya merupakan putra Sunan Giri, raja di Giri Gajah Gresik yang bergelar Prabu Satmoko. Sejak kedatangan Pengeran Giri Pit, Desa Banjar menjadi pusat pengembangan agama Islam dan menjadi desa Banjar.Karena kepemimpinannya itulah Desa Banjar semakin berkembang dan ramai. Desa Banjar yangdidirikan oleh Kyai Ageng Maliu inilah pada akhirnya menjadi cikal bakal Kabupaten Banjarnegara.(Disadur dari Buku Banjarnegara, Sejarah dan Babadnya,Obyek Wisata dan Seni Budaya yang disusun oleh Drs. Adi Sarwono, disusun kembali oleh Sekretariat Panitia HUT RI dan Hari Jadi ke-175 Banjarnegara 2006).

KABUPATEN BAJAR WATU LEMBU BERDASARKAN SILSILAH DAN SEJARAH BAYUMAS

Setelah Adipati Manguntudo I wafat, disebutkan bahwa pengganti Bupati Banjar Petambakan adalah puteranya yang bergelar R. Ngabehi Mangunyudo II, yang dikenal dengan R. Ngabehi Mangunyudo Sedo Mukti.

Diera kepemimpinannya, Kabupaten dipindahkan ke sebelah Barat Sungai Merawu dengan nama Kabupaten Banjar Watu Lembu Pertama, yang kemudian digantikan oleh puteranya, bergelar Kyai R. Ngabei Mangunyudo III yang kemudian berganti nama menjadi Kyai R. Ngabei Mangunbroto,Bupati Anom Banjar Selolembu. Masih dari sumber yang sama, R. Ngabei Mangunbroto wafat karena bunuh diri.

Pengganti adalah R.T. Mangunsubroto yang memerintah Kabupaten Banjar Watu Lembu (Banjar selo Lembu).

R. Ngabei Mangunyudo II merupakan Bupati Banjar Watu Lembu Pertama, yang kemudian digantikan oleh puteranya, bergelar Kyai R. Ngabei Mangunyudo III yang kemudian berganti nama menjadi Kyai R. Ngabei Mangunyudo, Bupati Anom Banjar Selolembu. Masih dari sumberyang sama R. Ngabei Mangunbroto wafat karena bunuh diri.Penggantinya adalah R.T.Mangunsubroto yang memerintah Kapubaten Banjar Watulembu sampai tahu 1931. Karena Kabupaten Banjar Watulembu sangat antipati terhadap Belanda, setelah perang Diponegoro di mana kemenangan dipihak Belanda, Kabupaten Banjar Watulembu diturunkan statusnya menjadi Distrik dengan dua penguasa yaitu R. Ngabei Mangunsubroto dan R. Ng. Ranudirejo.

KABUPATEN BANJAR WATU LEMBU BERDASARKAN SILSILAH KETURUNAN R. NGABEI BANYAKWIDE

Dalam sumber sejarah disebutkan bahwa yang menggantikan Mangunyudo I adalah R. Ngabehi Kenthol Kertoyudo yang kemudian bergelar R. Ngabehi Mangunyudo II. Dalam perang Diponegoro lebih dikenal dengan R. Tumenggung Kertonegoro III atau Mangunyudo Mukti. Pada masa pemerintahan, Kabupaten dipindahkan ke sebelah Barat Sungai Merawu dan kemudian dinamakan Kabupaten “Banjar Watulembu“.

Sikap Adipati Mangunyudo II yang sangat anti terhadap Belanda dan bahkan turut memperkuat pasukan Diponegoro dalam perang melawan Belanda (di mana perang tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda), berakibat R.Ngabei Mangunyudo II dipecat sebagai Bupati Banjar Watulembu, dan pada saat itu pula status Kabupaten Banjar Watulembu diturunkan menjadi Distrik dengan dua penguasa yaitu R. Ngabei Mangun Broto dan R. Ngabei Ranudirejo. Terlepas sumber yang benar, para pemimpin/Bupati Banjar mulai Mangunyudo I sampai yang terakhir Mangunsubroto atau Mangunyudo II, semua anti penjajah Belanda.

KABUPATEN BANJAR PETAMBAKAN

Kyai Ngabehi Wiroyodo merupakan Bupati Banjar Petambakan pertama yang memerintah pada kurang lebih tahun 1582 (melihat pendirian Pendopo Kabupaten Banyumas di Kejawaran oleh Warga Hutomo II,yang merupakan salah satu pecahan dari Kabupaten Wirasaba tercatat tahun 1582).

Namun siapa pengganti Kyai Ngabei Wiroyudo sampai R. Ngabehi Banyakwide diangkat sebagai Kliwon Banyumas yang bermukim di Banjar Petambakan tidak diketahui, karena tidak ada/belum ditemukan sumber/catatan tertulis. Ada kemungkinan Kabupaten Banjar Petambakan di bawah Kyai Ngabei Wiroyuda tidak berkembang seperti halnya Kabupaten Merden yang diperintah R. Ngabei Wirakusuma.Tidak demikian halnya dengan Kabupaten Banyumas (Daerah Kejawar) di bawah pemerintahan R. Adipati Wargo Hutomo II yang bertahan dan terus berkembang.

R. Banyakwide adalah putra R. Tumenggung Mertoyudan (Bupati Banyumas ke 4). Dari sini terlihat bahwa seama 3 (tiga) periode kepemimpinan Bupati di Kabupaten Banyumas (setelah Wargo Hutomo II) sampai dengan Bupati ke 4 (R.T. Mertoyudo), Kabupaten Banjar Petambakan tidak tercatat ada yang memerintah. Karena cukup lama tidak ada yang memerintah, maka setelah diangkatnya R. Banyakwide sebagai Kliwon Banyumas tetapi bermukim di Banjar Petambakan, ada yang menyebut Banyakwide adalah Bupati Bajar Petambakan Pertama setelah Pemerintahan Ngabehi Wiroyudo.

R. Banyakwide mempunyai 4 (empat) putra, yaitu :

1. Kyai Ngabei Mangunyudo

2. R. Kenthol Kertoyudo

3. R. Bagus Brata

4. Mas Ajeng Basiah

Sepeninggal R. Banyakwide Kabupaten Banjar Petambakan diperintah oleh R. Ngabei Mangunyudo I yang kemudian dikenal dengan julukan Hadipati Mangunyudo sedo Loji (Benteng), karena beliau gugur di loji saat perang melawan Belanda di Kertosuro.

Kebenciannya terhadap Belanda ditunjukan sewaktu ada geger perang Pracino (pecinan) yaitu pemberontakan oleh bangsa Tionghoa kepada VOC saat Mataram dipimpin Paku Buwono II.

R. Ngabehi Mangunyudo I sebagai Bupati manca minta ijin untuk menghancurkan Loji VOC di Kertasura. Paku Buwono II mengijinkan dengan satu permintaan agar R. Ngabehi Mangunyudo tidak membunuh pasangan suami istri orang Belanda yang berada di Loji paling atas.

Akhirnya perangpun terjadi antara prajurit Mangunyudo I dengan pasukan VOC (tahun 1743). Melihat prajuritnya banyak yang tewas, Adipati Mangunyudo I marah, seluruh penghuni Loji dibunuhnya, bahkan beliu lupa pesan Sri Susuhunan Pakubuwono II. Melihat masih ada orang Belanda yang masih hidup di bagian atas Loji, maka R.Mangunyudo I mengejar dan berusaha membunuh pasangan suami istri orang Belanda, yang sebenarnya adalah Pakubowono II dan Permasuri yang sedang menyamar. Merasa terancam jiwanya, Pakubuwono II akhirnya membunuh Adipati Mangunyudo I yang sedang kalap di Loji VOC tersebut. Sebab itulah kemudian Adipati Mangunyudo I dikenal dengan sebutan Adipati Mangunyudo Sedo Loji.

KABUPATEN BANJARNEGARA

Karena selama perang Diponegoro dapat mengatasi pasukan Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh pasukan dari Kabupaten Banjarwatulembu yang dibantu oleh pasukan Kabupaten (pada waktu itu terdapat ikatan perjanjian dengan Ngabei di Purbolinggo dan kemudian diangkat menjadi Tumenggung selama 25 tahun, oleh Belanda diusulkan menjadi Bupati Banjar ( Banjar Watulembu). Setelah mendapat ijin, maka berdasarkan Resolutie Governeur General Buitenzorg tanggal 22 Agustus 1831 Nomor I, maka Raden Tumenggung Dipoyudho IV resmi menjabat Bupati Banjar Watulembu.

Beberapa saat setelah pengangkatannya, Raden Tumenggung Dipoyudho IV meminta ijin kepada Paku Buwana VII di Kasunanan Surakarta untuk memindahkan kota kabupaten ke sebelah selatan Sungai Serayu. Setelah permintaan tersebut dikabulkan, maka dimulailah pembangunan kota kabupaten yang semula berupa daerah persawahan. Untuk mengenang asal mulai Kota Kabupaten baru yang berupa persawahan dan telah dibangun menjadi kota, oleh Raden Tumenggung Dipoyudho IV, Kabupaten Baru tersebut diberi nama “BANJARNEGARA” ( mempunyai maksud Sawah=Banjar, berubah menjadi kota=negara ) sampai sekarang. Setelah segala sesuatu siap, Raden Tumenggung Dipoyudo IV sebagai Bupati beserta semua pegawai Kabupaten pindah dari Banjar Watulembu ke kota yang baru Banjarnegara. Dikarenakan pada saat pengangkatannya status Kabupaten Bajar Watulembu yang terdahulu telah dihapus, maka Raden Tumenggung Dipoyudho IV dikenal sebagai Bupati Banjarnegara I (Pertama). Peristiwa Pengangkatan Raden Tumenggung Dipoyudho IV pada tanggal 22 Agustus 1831 sebagai Bupati Banjarnegara inilah yang dijadikan dasar untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara, yaitu dengan Keputusan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 1 Juli 1981 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara.